Keberpihakan Pemerintah pada, Pendidikan Kejuruan Masih Rendah [Agama dan Pendidikan] Jakarta, Pelita

Jerman, Malaysia dan Singapura menjadi negara maju karena didukung oleh pendidikan kejuruan yang kuat. Namun di Indonesia, walaupun kemiskinan, dan pengangguran terdidik semakin meningkat, tetapi keberpihakan pemerintah pada pendidikan kejuruan masih belum tinggi, dengan bukti jumlah SMU lebih banyak daripada SMK. "Bila pengangguran tidak ingin semakin banyak, maka jumlah pendidikan kejuruan lebih banyak daripada SMU dan kualitasnya pun harus semakin ditingkatkan," kata Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Indonesia (Aptekindo) Prof Dr Sugiyono kepada wartawan menjelang pembukaan Konvensi Nasional II Aptekindo, Rabu (12/2).
Konvensi Aptekindo yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu berlangsung di Padepokan Pencak Silat TMII Jakarta dari 12-14 Februari 2004. Konvensi Nasional tersebut dibuka oleh Rektor UNJ Prof Dr Sutjipto.
Sugiyono didampingi Drs Soeprijanto MPd (UNJ), Bambang Dwi Wahyudi, dan Dr Basuki Wibawa (panitia) menjelaskan bahwa terdapat masalah mendasar pada pendidikan kejuruan di Indonesia, yaitu biaya operasional pendidikan kejuruan mahal (3 kali sekolah umum), tetapi kemampuan murid dan orangtua untuk membayar rendah, sehingga proses pembelajaran pada pendidikan kejuruan yang terjadi sekarang ini jauh dari kewajaran, akibatnya lulusan pendidikan kejuruan kurang berkualitas.
Oleh karena itu, lanjut Sugiyono, Aptekindo mengharapkan pemerintah agar dana untuk pendidikan orang miskin melalui pendidikan kejuruan perlu ditingkatkan dengan cara mengurangi anggaran untuk pendidikan kedinasan, atau memenuhi anggaran 20% seperti yang tertuang dalam UUD 45.
Sugiyono yang juga Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta itu memaparkan, pendidikan kejuruan dalam arti yang benar adalah karena secara konseptual pendidikan kejuruan itu bukan hanya SMK, tetapi semua pendidikan baik pendidikan menengah maupun tinggi yang menyiapkan peserta didiknya untuk memasuki dunia kerja tertentu adalah pendidikan kejuruan.
Untuk itu, kata Sugiyono, pendidikan kejuruan yang dimaksud di sini adalah SMK, Diploma Kejuruan, Politeknik, Lembaga Diklat Kejuruan, Fakultas Teknik yang menyelenggarakan Pendidikan Teknologi dan kejuruan.
Berkaitan dengan tema konvensi, Sugiyono menjelaskan, tema yang diangkat dalam konvensi ini masalah standarisasi dan sertifikasi pada pendidikan kejuruan. Masalah ini akan menjadi penting, manakala sumber daya pada pendidikan kejuruan akan terpenuhi dalam batas minimal.
"Dengan standarisasi dan sertifikasi ini diharapkan pendidikan kejuruan dapat memberikan pelayanan dan menghasilkan kualitas lulusan yang memenuhi standar, baik lokal, nasional, dan internasional," ujarnya.
Melalui konvensi Aptekindo, Sugiyono mengharapkan dapat membangun kebersamaan, komunikasi, diskusi sehingga dapat menghasilkan rumusan yang akan berguna dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan kejuruan di Indonesia, sehingga pengangguran dan kemiskinan dapat dikurangi.

Menurut Sugiyono, pendidikan kejuruan tidak perlu dibangun dengan konsep pendidikan yang muluk-muluk sehingga malah membingungkan para guru dan pengelola, tetapi yang lebih penting adalah peningkatan sarana pembelajaran khususnya praktek, guru yang profesional, dan pengelolaan dengan manajemen berbasis kemajuan.


Bersifat profesional akademik

Sugiyono menuturkan, Aptekindo telah dua tahun dideklarasikan, dan sampai saat ini perangkat hukum dan kelembagaan telah terbentuk, sehingga kegiatan kedepan akan lebih difokuskan pada pemantapan organisasi, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat profesional akademik.

Asosiasi ini merupakan kumpulan lembaga pendidikan kejuruan (SMK, Program Diploma, Politeknik, FT, FPTK, JPTK, P3G Teknologi dan Kesenian, dan Balai-balai Diklat Industri), serta kumpulan orang-orang sebagai pendidik (guru, instruktur, dosen, widyaiswara) pada lembaga pendidikan teknologi dan kejuruan.

"Melalui asosiasi ini diharapkan akan terbangun suatu kekuatan dalam membantu pemerintah dan masyarakat serta kita sendiri dalam mengembangkan pendidikan kejuruan di Indonesia," ujarnya. Kegiatan utama yang akan dilakukan oleh Aptekindo adalah (8i) yaitu, Edukasi, Standardisasi, Sertifikasi, Kolaborasi, Publikasi, Advokasi, Sanksi, Inovasi. (dik)