Pemerintah Kurang Peduli Pendidikan Non Formal

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat pendidikan, Darmaningtyas mengatakan, Jumat (3/4), pemerintah sejauh ini masih lebih memfasilitasi pendidikan formal. Padahal, kenyataannya pendidikan formal belum sepenuhnya mampu menyiapkan tenaga terampil. Tenaga terampil justru banyak disiapkan oleh pendidikan nonformal, seperti kursus.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah baru menyusun regulasi mengenai kursus. Salah atu yang direncanakan akan diatur ialah pembatasan wilayah operasional kursus berskala internasional hanya sampai ibukota provinsi.
Di tengah kondisi tersebut, menurut Darmaningtyas, pemerintah seharusnya tidak hanya bersifat mengawasi, tetapi lebih banyak lagi memfasilitasi. "Kalau ada lembaga pendidikan lokal yang tumbuh, perlu dibantu fasilitasnya, perizinan dipermudah, dan diba ntu berjejaring untuk menyalurkan lulusannya. Jadi, iklimnya mendukung," ujarnya.
Departemen Pendidikan Nasional perlu pula bersinergi dengan sektor lain, seperti Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta koperasi.
"Departemen Pendidikan Nasional , misalnya, bisa menyusun kurikulum. Koperasi menyalurkan produk-produk karya peserta kursus. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengurusi ketenagaan seperti soal sertifikasi," ujarnya.
Kualitas sebuah lembaga kursus sebetulnya yang menilai ma syarakat. Kursus yang berkualitas pasti diminati masyarakat. Jika kualitas kursus di dalam negeri sudah berkualitas, akan lebih baik. Pada dasarnya, masyarakat akan tetap keluar uang untuk memeroleh pendidikan.
"Kalau yang kian dominan itu warala ba asing, ada modal yang akan mengalir ke luar. Biaya waralaba itu dibayarkan ke luar negeri," ujarnya.

Perlunya Pendidikan Non Formal bagi Nelayan

Kemiskinan yang terdapat pada kehidupan nelayan pada umumnya, kemiskinan nelayan BaTam – Bagan Deli Belawan khususnya, bermuara pada berbagai masalah, diantaranya masalah sosial.
Masalah sosial budaya yang terdapat pada kehidupan nelayan antara lain adalah:
• Rendahnya tingkat pendidikan
• Tidak terangkatnya potensi masyarakat karena tidak ada dukungan dari pemerintah setempat
• Tingginya tingkat pengangguran sehingga meningkatkan angka kriminalitas dan kerawanan sosial
• Miskin pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pekerjaannya
• Tidak tersedia wadah pekerjaan informal dan tidak ada daya kreatifitas
• Potensi yang ada tidak didukung dana/permodalan dengan pinjaman lunak dan tidak menjerat masyarakat.
Pada umumnya anak-anak nelayan mulai diajak berlayar dan ikut melaut pada usia meningkat remaja, sehingga anak nelayan akan meninggalkan bangku sekolah. Awalnya saya mengira bahwa alasan tidak melanjutkan sekolah adalah karena biaya pendidikan yang tidak terjangkau oleh keadaan ekonomi nelayan. Tetapi setelah berbincang-bincang dengan istri-istri para nelayan, ternyata meskipun biaya sekolah ditiadakan, anak-anak nelayan yang sudah menginjak usia remaja akan membantu ayahnya mencari nafkah. Anak laki-laki yang memasuki usia remaja membantu ayahnya melaut, sedangkan anak perempuan membantu ibunya untuk mengurusi pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, menjaga adik dan sebagainya.
Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup nelayan adalah dengan meningkatkan tingkat pendidikan nelayan. Jika pendidikan nelayan rendah, maka :
• Nelayan akan sulit untuk meningkatkan kualitas hidup
• Kesadaran nelayan menjaga kebersihan lingkungan rendah
• Sulit bagi nelayan untuk dapat memiliki rumah tinggal yang sehat dan layak huni
• Nelayan akan kesulitan menggunakan teknologi untuk menujang pekerjaannya
Kenyataan bahwa anak-anak nelayan akan meninggalkan bangku sekolah dan mengikuti ayahnya melaut pada saat menjelang usia remaja, maka perlu dibuat suatu kerangka pendidikan non formal bagi para nelayan pemula ini agar mereka dapat menjadi nelayan dengan kualitas hidup yang lebih baik dari orangtuanya, sekaligus memahami perlunya menjaga kelestarian lingkungan.
Khusus bagi remaja perempuan mungkin perlu diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan ketrampilan informal seperti ketrampilan menjahit, ditambah pengetahuan mengenai kewirausahaan, kesehatan dan pengetahuan mengenai lingkungan. Dengan demikian selain dapat mandiri dalam mencari nafkah, para remaja putri ini diharapkan dapat turut serta berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Secara tidak langsung, kelak para remaja putri ini dapat menanamkan kebiasaan hidup sehat dan memelihara kebersihan lingkungan dalam lingkungan keluarga, khususnya anak-anak mereka.
Sambil berjalan pulang meninggalkan kampung nelayan Bagan Tambahan / BaTam Bagan Deli, tentunya masih dengan perasaan yang emosional dan miris melihat kenyataan bahwa di negara yang sudah merdeka lebih dari 60 tahun ini masih ada pemukiman penduduk yang demikian miskin, kotor dan jauh dari fasilitas kesehatan. Semoga pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat atau lembaga kemanusiaan dapat memberikan bantuan berupa pengadaan pendidikan non formal secara gratis kepada anak-anak nelayan.
Related links : Kampung Nelayan BaTam, Kawasan Estuari Teluk Belawan

Peranan Pendidikan Nonformal Memberdayakan Ekolem

krisis keuangan global, berdampak ke berbagai sektor.
Beberapa perusahaan berskala nasional telah siap-siap untuk mem-PHK (pemutusan hubungan kerja) karyawannya. Bahkan perusahaan berskala internasional seperti GM (General Motor) telah pula mengajukan pemohonan bangkrut.
Indonesia mau tidak mau harus menerima dampak krisis yang penanggulangannya harus secara bersama-sama. Pada kesempatan ini saya menawarkan agar peranan pendidikan nonformal didayagunakan untuk mengatasi dampak krisis pada masyarakat ekolem.
Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) pendidikan dibagi ke dalam tiga katagori: informal adalah pendidikan di rumah tangga; formal merupakan pendidikan yang berjenjang dari SD hingga perguruan tinggi; sedangkan nonformal adalah pendidikan luar sekolah seperti life skill. Sebagai sebuah sistem, pendidikan informal dan nonformal termasuk dalam katagori Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
Hak memperoleh pendidikan tertera di dalam Batang Tubuh UUD 1945 (Pasal 31); salah satu hak warga negara yakni mendapatkan pendidikan atau pengajaran. Sebagai hak, negara (melalui pemerintah) telah berupaya mewujudkannya.
Bangsa yang terdiri dari lebih 200 juta jiwa lebih ini sesungguhnya merupakan komunitas yang begitu majemuk (heterogen) dengan tingkat kebutuhan yang majemuk pula. Artinya, tidak semua orang di Indonesia ini bercita-cita ataupun mampu meraih cita-cita sebagai sarjana: S1, S2, S3 dan lainnnya.
Berbagai kemungkinan dapat menyebabkan peserta didik tak dapat melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi. Ada yang memang karena ketidakmampuan orangtua - terutama saat krisis keuangan global saat ini, ada karena bencana alam, dan lainnya. Justru itu, program pendidikan luar sekolah (PLS) yang beorirentasi life skill seperti bidang komputer, jahit-menjahit, montir, bahasa Inggris serta lainnya sangat besar manfaatnya buat kehidupan.
Apalagi keahlian-keahlian seperti komputer dipadu dengan kemampuan berbahasa asing, seperti bahasa Inggris maka peluang kerja akan semakin terbuka lebar. Saat ini - sesuai dengan tuntutan globalisasi - mengandalkan ijazah saja (bahkan S1) tidaklah cukup tanpa dibarengi dengan kecapakan hidup (life skill) yang didapat dari lembaga pendidikan nonformal.
Program life skill sangat boleh jadi akan menjadikan pesertanya lebih punya kecakapan dibanding S1 jurusan informatika komputer, misalnya. Bayangkan, kalau tiga bulan terus-menerus belajar (praktik) tentang informatika komputer, rasanya wajarlah kalau pesertanya menguasai apa-apa yang diajarkan (dilatihkan).
Dewasa ini, kegiatan life skill sangat cocok diterapkan. Mengapa tidak, jumlah angkatan kerja yang menganggur cukup krusial untuk jadi perhatian serius. Angkatan kerja yang menganggur di Indonesia melampaui standar ILO (International Labour Organization), 20 persen dari jumlah penduduk. Sementara, angka pengangguran di Indonesia sudah melampaui 28 persen. Ini berbahaya
Dengan upaya-upaya pelatihan life skill, niscaya angkatan kerja kita punya keterampilan yang siap pakai dan profesional, sehingga tidak menganggur atau menjadi tenaga kerja murahan.
Pendidikan Nonformal
Pendidikan nonformal atau pendidikan luar sekolah (PLS) yang di dalamnya ada life skill merupakan usaha sadar untuk menyiapkan, meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan daya saing. Dengan demikian akan mampu merebut peluang yang tumbuh dan berkembang serta mengoptimalkan sumber-sumber di lingkungan masing-masing.
Pendidikan nonformal merupakan suatu proses pendidikan yang sasaran, pendekatan, dan keluarannya berbeda dengan pendidikan sekolah, dan bukan merupakan pendidikan sekolah yang dilakukan di luar waktu sekolah.
Sejatinya, pendidikan nonformal sudah ada sebelum pendidikan persekolahan tumbuh di bumi ini. Pendidikan luar sekolah dimulai sejak manusia lahir di bumi dan berakhir setelah manusia masuk liang kubur. Sedangkan pendidikan sekolah dimulai setelah manusia memenuhi usia tertentu dan diakhiri pada usia tertentu.
Memang sebagai sebuah sistem, pendidikan nonformal merupakan sistem baru dalam dunia pendidikan kita, bentuk dan pelaksanaannya berbeda dengan sistem sekolah yang ada. Setiap berlangsungnya pendidikan nonformal terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah antara tutor dan peserta didik. Dengan demikian seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan atau bimbingan sesuai dengan kebutuhan hidupnya.
Pendidikan nonformal bertugas untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kebiasaan siap menghadapi perubahan sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat yang dihasilkan oleh manusia-manusia terdidik juga. Sehingga dapat dikatakan bahawa PLS adalah suatu proses pendidikan masyarakat yang lebih rumit daripada pendidikan sekolah, walaupun kedua sistem ini dapat dan harus saling mendukug serta saling isi.
Pertama, sebagai Subtitusi dari pendidikan sekolah. Artinya, pendidikan nonformal dapat menggantikan pendidikan jalur sekolah yang karena beberapa hal masyarakat tidak dapat mengikuti pendidikan di jalur persekolahan (formal). Contohnya: Kejar Paket A, B dan C. Kedua, sebagai Suplemen pendidikan sekolah. Artinya, pendidikan nonformal dilaksanakan untuk menambah pengetahuan, keterampilan yang kurang didapatkan dari pendidikan sekolah. Contohnya: private, les, training. Ketika, sebagai Komplemen dari pendidikan sekolah. Artinya pendidikan nonformal dilaksanakan untuk melengkapi pengetahuan dan keterampilan yang kurang atau tidak dapat diperoleh di dalam pendidikan sekolah. Contohnya: kursus, bimbingan, try out, pelatihan (life skill) dan lain-lain.
Adanya pengorganisasian, program pendidikan, urutan materi, jangka waktu belajar pendek, tujuan pendidikan spesifik dan subyek/sasaran belajar. Sasaran pendidikan nonformal: untuk pemuda dan orang dewasa. Ciri-ciri Pendidikan Nonformal: Berkaitan dengan misi yang mendesak dan praktis, tempatnya di luar kelas, bukti memiliki ilmu pengetahuan adalah keterampilan, tidak terkait ketentuan yang ketat, peserta bersifat sukarela, merupakan aktivitas sampingan, biaya pendidikan lebih murah, persyaratan penerimaan peserta lebih mudah.
Tujuan pendidikan nonformal dengan life skill-nya, peserta didik dapat memiliki keahlian yang diperlukan oleh masyarakat. Pengertian life skill sebenarnya lebih luas dari sekadar untuk menghidupi diri sendiri.
Bergantung Daerah
Untuk mengadopsi life skill ke dalam kurikulum pendidikan, sekarang ini bergantung pada daerahnya. Misalnya, anak yang hidup di Medan, tentu akan berbeda life skill yang dibutuhkannya dengan mereka yang tinggal di Tanah Karo, misalnya. Di Medan yang lebih banyak terlibat dalam perekonomian modern, misalnya, perkebunan tidak banyak mendapatkan tempat.
Life Skill ini pun menjadi primadona bagi pendidikan nonformal, karena menjadi tujuan utama pendidikan nonformal untuk meningkatkan kecakapan hidup masyarakat
Jenis keterampilan yang diberikan kepada para peserta pelatihan, antara lain, jahit-menjahit dan bordir, tata boga, tata arias, sablon, nganyam bambu, sabut kelapa, nata de coco, pembuatan permen jahe, pembuatan tempe, bakso, pembuatan saos tomat, pembuatan sepatu, tas, pertukangan meubel, pembuatan con block, agrobisnis, mesin pendingin, otomotif, komputer dan lain-lain.
Melihat karakteristik, kegiatan dan ciri-ciri pendidikan nonformal/PLS sesungguhnya perannya cukup besar dalam memberdayakan ekolem. Seperti yang dilakukan di BT/BS BIMA , dengan program life skill komputer, bahasa Inggris dan lainnya, pesertanya tidak ada yang menganggur. Kalau tidak membuka usaha sendiri, mereka bekerja sebagai tenaga skill, bukan tenaga kerja rendahan.
Justru itu, pendidikan nonformal - apa pun bentuk dan sifatnya - sesungguhnya berperan besar dalam memberdayakan ekolem. Pemerintah pun menyadari bangsa yang terdiri dari lebih 200 juta jiwa lebih ini sesungguhnya merupakan komunitas yang begitu majemuk (heterogen) dengan tingkat kebutuhan yang majemuk pula. Makanya, dewasa ini pemerintah telah memobilisasi untuk tumbuhkembangnya pendidikan nonformal.
Jalur pendidikan nonformal yang merupakan salah satu alternatif (jalan) membangun SDM (sumber daya manusia) kian digalakkan. Terlebih ketika konsep education for all (pendidikan untuk semua) digaungkan, pendidikan nonformal demikian terasa urgensinya yang tidak saja melahirkan manusia siap pakai (tenaga kerja), pun pencinta ilmu pengetahuan (buku) seperti Andre Wongso, Ajip Rosidi dan banyak nama lainnya. ***
Penulis adalah Pimpinan BT/BS BIMA Indonesia.

Berdayakan Pendidikan Nonformal

PENDIDIKAN nonformal menjadi salah satu upaya mendongkrak partisipasi anak berlatar keluarga miskin dalam dunia pendidikan. Pengamat pendidikan Undiksha Singaraja, Dr. I Gede Budasi, M.Ed menilai, perlunya sistem yang komperhensif, terpadu, dan berkesinambungan dalam proses pemberdayaan partisipasi pendidikan anak berlatar keluarga miskin di Buleleng khususnya.
Ia menekankan pentingnya itu dilakukan melalui jalur pendidikan nonformal. “Realisasinya dapat diterapkan melalui kerja sama pemerintah dan swasta, baik yayasan pendidikan, lembaga pendidikan, maupun bursa tenaga kerja di dalam maupun luar negeri,” kata staf pengajar Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni Undiksha Singaraja ini.
Meski Singaraja sebagai kota pelajar, Budasi menilai, banyak anak tak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jalur pendidikan nonformal belum sepenuhnya dimanfaatkan masyarakat, meski kondisi perekonomian mereka kurang mampu. “Masyarakat masih malu menyekolahkan anak di lembaga pendidikan nonformal. Padahal, selain menghabiskan sedikit biaya, lulusannya juga dibekali keterampilan dalam waktu singkat. Kurikulumnya juga disesuaikan dengan apa yang diperlukan dunia usaha,” kata pria kelahiran tahun 1958 ini.
Menjamurnya lembaga pendidikan nonformal di masyarakat dinilai bukan masalah serius. “Asal jangan memberikan janji palsu kepada masyarakat bahwa lulusannya siap kerja. Pemerintah perlu memberikan pembinaan rutin, termasuk menyasar agen kerja baik di dalam maupun luar negeri,” tambah Budasi.
Lembaga pendidikan nonformal diharapkan melakukan langkah yang sama. Mereka dianjurkan membaca peluang pasar industri dan menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. “Ini agar lulusannya dapat diterima dalam dunia industri,” ungkap alumnus UGM tahun 2007 itu.
Studi banding penyelenggara pendidikan diharapkan melalui pendekatan need analysis dan SWOT analysis dioptimalkan. Pendidikan maupun keterampilan dirancang sesuai kebutuhan industri, bukan need of teacher. Akademisi dan praktisi bersinergi dengan pemerintah melalui job training. Out put-nya disalurkan ke dunia industri. “Namun, praktiknya, selama ini ada kelemahannya. Lulusannya terus dicetak tanpa melihat kebutuhan dunia industri. Punya ijazah komputer ternyata tak bisa diterima perusahaan. Banyak anak cerdas, tetapi sering gagal. Perlu komunikasi lintas budaya,” kata Budasi.
Hal senada diungkap Drs. I Gusti Ngurah Agung, Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng. Ngurah Agung menilai, pendidikan nonformal strategis untuk memenuhi kebutuhan dunia industri. Kurikulum pendidikan nonformal fleksibel dan mengikuti perkembangan masyarakat. “Pendidikan nonformal juga merupakan upaya mengentaskan masyarakat buta aksara. Ini dilakukan melalui keterampilan, mengisi kekurangan dengan life skill,” katanya.
Pemerintah diharapkan memberikan porsi perhatian berimbang, baik untuk pendidikan formal maupun nonformal. Perhatian tersebut berupa adanya bantuan biaya maupun tenaga pengajar guna meningkatkan kualitas pendidikan.
Ngurah Agung juga menyoroti aktivitas sanggar kegiatan belajar (SKB) di Buleleng. SKB Buleleng cenderung mengarah pada pendidikan formal seperti sekolah menengah atas. “Perlu reorientasi agar disesuaikan dengan jati dirinya. Banyak peluang keterampilan yang dibutuhkan masyarakat,” katanya.

Perahu Pendidikan Non-Formal Diresmikan Penggunaannya

SUMENEP - Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep meresmikan perahu pembelajaran antar pulau pendidikan non formal Yayasan Nurul Ulum Desa Benmaleng Kecamatan Giliginteng, Rabu (08/04). Perahu tersebut merupakan bantuan pemerintah melalui Direktorat Peniddikan Non Formal pada Yayasan Nurul Ulum sebagai penyelenggara Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, Paket B dan Paket C di Kecamatan setempat.

Seusai acara peresmian, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, H. Moh. Rais, S.Pd, M.Si mengatakan, dari 102 penyelenggara pendidikan luar sekolah se Kabupaten Sumenep, hanya Yayasan Nurul Ulum yang menerima bantuan perahu pembelajaran antar pulau tahun anggaran 2008.
Pihaknya menginginkan penerima bantuan benar-benar memafaatkan parahu tersebut untuk peningkatan pendidikan non formal bagi masyarakat yang berdomisili di daerah pulau-pulau Kecamatan Giligenting.
"Dari segi pemanfaatan, Yayasan Nurul Ulum mengelola dengan baik perahu tersebut, sehingga benar-benar berfungsi sesuai peruntukannya dalam rangka meningakatkan kwalitas dan kwantitas pendidikan. Bahkan, perlu juga diperhatikan pemeliharaan peralatan diperahu itu dengan baik, agar bisa bertahan lama,” tegasnya.
H. Moh. Rais menyatakan, pada tahu pelaksanaan program pendidikan non formal sesuai Permendiknas Nomor 7 tahun 2008 akan mengkompetisikan pengajuan proposal penyelenggara pendidikan non formal, sehingga yang menerima bantuan itu benar-benar penyelenggara pendidikan non formal yang memiliki program terbaik.
Sementara itu, Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Kecamatan Giligenting, Abd. Syakur menuturkan, kucuran dana dari APBN sebesar Rp. 300 juta, pemanfatannya utuk pembuatan perahu Rp. 100 juta, pengadaan perlengkapan pembelajaran, seperti buku, laptop dan outo focus sebesar Rp. 100 juta, gaji tutor, biaya pengoperasian perahu dan pembelian alat tulis kantor sebesar Rp. 100 juta. (Yasik,Esha)

Ibu Negara Harap Pendidikan Nonformal Dapat Atasi Pengangguran

Kapanlagi.com - Ibu Ani Yudhoyono menilai pendidikan nonformal dapat turut mengatasi masalah pengangguran di Indonesia.
Hal itu dikemukakan oleh Ibu Negara dalam pidato sambutannya dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Himpunan Seluruh Pendidik dan Penguji Indonesia Pendidikan Non Formal (HISPPI PNF) di Istana Negara Jakarta, Jumat.
"Tenaga handal yang dicetak oleh pendidikan nonformal tentu dapat ikut mengatasi masalah pengangguran di Indonesia," katanya.
Menurut Ani Yudhoyono , pendidikan nonformal dapat mengajarkan generasi muda dengan pendidikan atau keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
"Seperti kita tahu banyak (lulusan, red) hasil lembaga pendidikan formal yang masih menganggur sebagai bukti adanya kesenjangan antara kualitas lulusan dengan kualifikasi kebutuhan pekerja," katanya.
Oleh karena itu, lanjut Ibu Negara, diperlukan peningkatan kualitas tenaga pendidikan non formal agar lulusan yang diperoleh dari pendidikan nonformal dapat makin handal.
"Dengan peningkatan mutu, kualitas pendidikan dan sertifikasi profesi sehingga di masa depan pendidikan non formal dapat bersaing," ujarnya.
Sementara itu Menteri Pendidikan Nasional Bambang Soedibyo mengatakan pendidikan nonformal adalah solusi bagi anak-anak di seluruh Indonesia yang secara geografis dan sosiologis tidak terjangkau oleh pendidikan formal.
"Misal anak-anak di lokasi yang tidak terjangkau secara geografis atau tidak mampu secara ekonomi, bahkan ketika pendidikan telah digratiskan," jelasnya.
Pendidikan formal terdiri dari empat jenis yaitu program pendidikan usia dini selain TK, pemberantasan buta aksara, program paket A untuk setara SD, paket B untuk setara SMP dan paket C untuk setara SMU serta pendidikan kecakapan hidup.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat HISPPI PNF Nasrullah Yusuf mengatakan rapat kerja nasional itu digelar 28 Februari hingga 1 Maret dan diikuti 300 orang.
HISPPI PNF dibentuk pada 1986 dan beranggotakan 113 ribu orang dari seluruh Indonesia.
Pada kesempatan itu Ibu Negara dengan didampingi para istri Menteri Kabinet Indonesia Bersatu juga melakukan dialog dengan para peserta. (*/cax)

Krisis Pendidikan Nonformal di Pengungsian

Bangsa Indonesia mengalami tiga kali peristiwa bencana yang mengakibatkan
jatuh korban jiwa dan harta benda dalam jumlah besar yakni gempa bumi dan
tsunami di kawasan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Sumatra
Utara, gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah, serta
gempa bumi dan tsunami di daerah Pantai Laut Selatan.

Adapun yang patut dicermati dari ketiga peristiwa tersebut, ternyata antusias
masyarakat -- pada masa pascatanggap darurat-- terhadap para korban bencana di
lokasi pengungsian acap kali tidak optimal. Sebagian masyarakat cenderung
menggebu-gebu gairahnya untuk memberikan bantuan berupa dana dan barang hanya
pada masa tanggap darurat.

Selanjutnya, masyarakat terkesan kurang antusias memberikan bantuan tingkat
lanjut bagi para pengungsi. Bahkan tak jarang, ada sejumlah oknum masyarakat
yang datang ke lokasi pengungsian berperan mirip "penonton", dan menjadikan
para pengungsi "seolah-olah" merupakan objek foto dan gambar yang layak
diabadikan dengan menggunakan kamera foto maupun handycam.

Alhasil, para pengungsi yang "kehausan" ilmu pengetahuan dan "kelaparan" materi
pendidikan itu dibiarkan begitu saja. Demikian halnya, teriakan-teriakan para
relawan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan nonformal misalnya,
seolah-olah tak didengarnya.

Problem di lokasi pengungsian ini, ironisnya --berdasarkan pengamatan penulis
di tiga lokasi bencana yakni kawasan NAD, DIY dan Jateng, serta Pangandaran
Ciamis-- hingga sekarang belum ada solusinya yang kualitatif dan terpadu.

Keterbatasan dana, waktu, dan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan-- yang
diperankan para relawan serta instansi Tenaga Pendidik dan
Kependidikan-Pendidikan Non Formal (PNF) Depdiknas-- tampaknya kurang
diperhatikan oleh sebagian anggota masyarakat yang tidak mengalami musibah
bencana serta instansi terkait lainnya.

Di antara anggota masyarakat ada yang kurang tanggap terhadap perlunya kegiatan
pendidikan nonformal di lokasi pengungsian pada pascatanggap darurat. Ya,
termasuk tentang upaya menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bagi
aktivitas pendidikan nonformal.

Fenomena krisis pendidikan di lokasi pengungsian ini, tentu turut mewarnai
dunia pendidikan nasional yang sedang "terpuruk" kualitasnya sebagaimana
diungkap Wapres Jusuf Kalla.

Di depan peserta Rakornas Revitalisasi Pendidikan di Kantor Wapres, Jakarta,
Selasa (8/8), Jusuf Kalla mengatakan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
terancam akan terpecah di masa mendatang bilamana kualitas sumber daya manusia
berbeda-beda karena perbedaan kualitas pendidikan.

Pernyataan Jusuf Kalla ini tentu penting, mengingat sebagian besar SDM
Indonesia sekarang berada di lokasi pengungsian akibat bencana. Masa depan
mereka, jelas berkaitan erat dengan kualitas pendidikannya, baik formal maupun
nonformal.

Potret krisis pendidikan nonformal di lokasi pengungsian tersebut, setidaknya
tercermin dari realita tertatih-tatihnya para sukarelawan lembaga-lembaga
sosial kemanusiaan tatkala berkiprah di lokasi bencana di NAD, DIY, dan Jateng,
serta kawasan Pangandaran Ciamis.

Para sukarelawan mengalami kesulitan mewujudkan program pendidikan nonformalnya
secara sempurna, mengingat tingkat kesadaran masyarakat --korban bencana maupun
yang tidak terkena bencana-- tentang pentingnya pendidikan nonformal cenderung
minim.

Dalam konteks ini, pimpinan Gema Nusa, K.H. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym)
berpandangan, idealnya program pendidikan nonformal bagi para pengungsi korban
bencana seperti di NAD dilakukan secara sempurna. Misalnya, melibatkan
sebanyak-banyaknya potensi generasi muda setempat dan dilakukan secara kontinu,
serta memperoleh dukungan optimal dari berbagai pihak terkait. Bentuk
kegiatannya bisa berupa program pendidikan nonformal dan keterampilan yang
lebih beragam jenisnya.

Selain itu, diupayakan pula program kerja sama antara lembaga-lembaga
sosial-kemanusiaan dengan instansi terkait antara lain Depdiknas, terutama yang
benar-benar eksis dan memiliki perangkat aksi yang kualitatif di lokasi
pengungsian.

Di sisi lain, perlu ada kesadaran kemanusiaan dan keikhlasan di kalangan para
alumni perguruan tinggi untuk mengamalkan ilmunya mendidik masyarakat di lokasi
pengungsian. Ya, sangat dibutuhkan kehadiran dan peran optimal para tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan nonformal.

Betapa tidak, di lokasi pengungsian sangat diperlukan antara lain adanya tenaga
PAUD (pendidikan bagi anak usia dini), fasilitator desa binaan intensif (FDI),
instruktur kursus keterampilan, tenaga administrasi pendidikan, pustakawan,
narasumber teknis, dan tenaga lapangan dikmas di tingkat kecamatan.

Sungguh, untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan nonformal di lokasi
pengungsian korban bencana alam, maka diperlukan ketersediaan pendidik dan
tenaga kependidikan yang andal.

Secara institusional, tentunya Direktorat Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Non Formal Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Depdiknas memiliki tugas dan kewenangan memenuhi kebutuhan mutu
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal di lokasi pengungsian.

Direktorat Depdiknas tersebut, perlu menstimulus para sarjana untuk bersedia
amal saleh di daerah-daerah. Bahkan patut pula menstimulus Pemprov Jabar agar
bersedia menjadikan lokasi-lokasi bekas bencana alam sebagai tempat pelaksanaan
kuliah kerja nyata (KKN) para mahasiswa. Dengan upaya ini, mudah-mudahan
terwujudlah cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam UU No. 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.***

Penulis, wartawan Pikiran Rakyat Bandung

FORMALISASI PADA PENDIDIKAN NONFORMAL

Pendidikan Kesetaraan
Tadi pagi sampai siang sebelum ke Sahid, saya diminta oleh PKBM Sekar Melati (Mlati, Sleman) mengisi pada Workshop Pengembangan Silabus dan Penyusunan RPP Pendidikan Kesetaraan. Workshop tsb dilaksanakan didorong keinginan untuk mengimplementasikan Permendiknas no 14 Tahun 2007 ttg Standar Isi Pendidikan Kesetaraan dan pengalaman ketika uji petik akreditasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN PNF), yaitu teman2 pengelola PKBM ditanya dokumen silabus dan RPP program Kejar Paket A, B, dan C yang diselenggarakan.
Lha, saya sampaikan pada mereka sadarkan kita bahwa telah terjadi formalisasi pada pendidikan nonformal, termasuk pada pendidikan kesetaraan. Memang standar nasional pendidikan sebagaimana diatur PP 19 th 2005 harus kita pegang untuk mencapai standar minimal layanan pendidikan. Namun demikian, memperhatikan ragam dan bentuk pendidikan nonformal maka tidak serta merta berbagai standar yang berlaku pada pendidikan formal dapat diterapkan pada pendidikan nonformal. Salah satunya adalah tuntutan adanya silabus dan RPP. Untuk silabus, walaupun tidak seperti silabus SD SMP dan SMA, memang harus ada karena merupakan arahan program pembelajaran secara garis besar. Namun untuk RPP saya kita perlu dipertimbangkan untuk dilakukan penyederhanaan bentuk sehingga tidak memberatkan para tutor yang saya kira hampir semua adalah sukarelawan. Berbeda dengan guru yang sekarang ini sudah mulai menikmati tunjangan profesi.
Saya pikir BAN PNF perlu mencermati kembali indikator tentang dokumen silabus dan RPP pada pengelola pendidikan kesetaraan tidak perlu dibikin terlalu ribet seperti pada persekolahan. Saya khawatir jika formalisasi pada pendidikan nonformal maka lama kelamaan akan menjadi pendidikan formalin. Hiks!

Pendidikan Non Formal Makin Digalakkan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa perlu untuk terus mempromosikan pendidikan non formal diwilayahnya. Hal itu karena pendidikan non formal adalah salah satu alternatif, bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak. Disamping itu, pendidikan non formal yang ada di Jakarta juga mengajarkan ketrampilan sehingga peserta didik bisa lebih mandiri.

Sejak 2003, program pendidikan luar sekolah di DKI Jakarta telah meluluskan sebanyak 96.541 orang. Rinciannya, Program Keaksaraan Fungsional (KF) sebanyak 21.860 orang, Paket A Setara SD 9.980 orang, Paket B setara SMP 42.700 orang, paket C setara SMA 13.480 orang, kursus keterampilan 6.165 orang, dan pendidikan kecakapan hidup (life skills) 8.521 orang.

"Pengenalan program-program pendidikan luar sekolah perlu terus dilakukan, makanya diperlukan keterlibatan semua pihak, agar program pendidikan yang semakin berkembang ini bisa lebih dikenal," ujar Rationo, Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi DKI Jakarta, saat acara Ekspo Kegiatan Pendidikan Nonformal di Jakarta Barat, Senin (15/12). Menurut Rationo, dengan Ekspo yang dilakukan di Jakarta Barat, diharapkan minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan nonformal semakin bertambah.

Selain itu, peningkatan mutu juga perlu terus dilakukan. Dengan peningkatan mutu, para lulusan dari sekolah ini, memiliki berbagai keterampilan seperti keterampilan personal, sosial, akademik, dan advokasional. "Melalui kecakapan hidup ini, lulusan sekolah non formal diharapkan dapat bekerja atau berusaha baik secara kelompok atau mandiri," katanya.

Sementara Wakil Walikota Jakarta Barat, Burhanuddin mengatakan, keberadaan pendidikan nonformal sangat penting karena membantu program pemerintah, yaitu pemberantasan buta aksara dan penerapan wajib belajar sembilan tahun. Terlebih, pendidikan nonformal yang ada saat ini kelulusanya sudah setara dengan pendidikan formal. "Pendidikan nonformal adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat," tuturnya.

Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) sendiri sejauh ini cukup gencar melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga pendidikan nonformal yang ada. Salah satu upayanya dengan diadakanya acara Ekspo Kegiatan Pendidikan Non Formal melalui berbagai macam lomba seperti, ekpose kegiatan pendidikan non formal (PNF), yang dilaksanakan di ruang serba guna, kantor walikota. Kegiatan ini dihadiri sekitar 1.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat, peserta PNF, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), penyelenggara pendidikan termasuk lembaga kursus dan pelajar pendidikan formal dari SMA/SMK di Jakarta Barat.

Kasie Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Sudin Dikmenti Jakarta Barat, Sonya Soenayah mengatakan, saat ini di Jakarta Barat terdapat 56 PKBM, enam di antaranya PKBM Negeri. Selain pemberian penghargaan kepada para peserta pemenang ekspose kegiatan PNF, pihaknya juga menggelar berbagai pentas kreatifitas seni dan sekitar 30 bazar.

Hadirnya Lembaga Pendidikan Non Formal, Suatu Upaya Membuka Ruang Kesadaran Baru

Carut-marut dunia pendidikan Indonesia, sungguh tampil sebagai suatu realitas yang sangat memprihatinkan. Mahalnya biaya pendidikan yang tidak serta merta dibarengi dengan peningkatan kualitas secara signifikan, tentu menimbulkan tanda tanya besar mengenai orientasi pendidikan yang sebenarnya sedang ingin dicapai.

Ironisnya, disaat beberapa negara tetangga terus berupaya keras melakukan peningkatan kualitas pada sektor pendidikan, banyak pihak di negara ini justru menempatkan pendidikan sebagai suatu komoditas yang memiliki nilai jual yang tinggi. Tak mengherankan bahwa ketika banyak pihak mengejar pendidikan dari sisi kuantitas, tentu menimbulkan berbagai macam konsekuensi logis seperti terabaikannya faktor kualitas pendidikan.

Parahnya lagi, belakangan kita juga telah disadarkan bahwa banyak lulusan pendidikan formal tidak memiliki spesifikasi keahlian yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Menanggapi kondisi yang seperti ini, Paulus Wisnu Anggoro, Direktur UAJY-Delcam Traning Center, menuturkan bahwa banyak dari kalangan industri yang menjadi kliennya mengeluhkan keterbatasan skill yang dimiliki oleh para lulusan perguruan tinggi, sehingga mau tidak mau seorang fresh graduate harus dilatih dari awal lagi. Ini pemborosan untuk pihak perusahaan sebagai user lulusan perguruan tinggi.

Dihadapkan pada kompleksnya situasi seperti yang dijabarkan diatas, kini banyak lembaga pendidikan non formal berupaya menempatkan diri sebagai alternatif solusi permasalahan diatas. Dengan tawaran sifat aplikatif dan biaya yang relatif lebih murah, banyak lembaga pendidikan non formal terbukti mampu menghasilkan lulusan yang sama kualitasnya bahkan lebih handal dari pada lulusan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan formal dalam menghadapi persaingan.

Dalam situasi demikian, makna dibalik fenomena bermunculannya lembaga pendidikan non formal sebenarnya lebih ingin memberikan ruang kesadaran baru pada masyarakat, bahwa upaya pendidikan bukan sekedar kegiatan untuk meraih sertifikasi atau legalitas semata. Lebih daripada itu, upaya pendidikan sejatinya merupakan kegiatan penyerapan dan internalisasi ilmu, yang pada akhirnya diharapkan mampu membawa peningkatan taraf kehidupan bagi individu maupun masyarakat dalam berbagai aspek.

Fleksibilitas waktu

Keunggulan lain yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan non formal sebenarnya ada pada fleksibilitas waktu yang dimiliki. Selain bisa dijalankan secara manunggal, pendidikan non formal bisa dijalankan pula secara berdampingan dengan pendidikan formal. Tak mengherankan apabila belakangan lembaga pendidikan non formal tumbuh dengan pesat, berbanding lurus dengan tingginya minat masyarakat terhadap jenis pendidikan tersebut.

Tidak hanya itu, lembaga pendidikan non formal juga berpeluang untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai. Hal ini terbukti dari banyaknya lembaga pendidikan non formal seperti ADTC dan Macell Education Center (MEC) yang siap menyalurkan lulusan terbaiknya ke berbagai perusahaan rekanan. Ini merupakan tawaran yang patut dipertimbangkan ditengah sulitnya mencari lapangan pekerjaan seperti sekarang ini.

Antonius Sumarno selaku Branch Manager English Language Training International (ELTI) Yogyakarta, juga menuturkan bahwa kemunculan lembaga pendidikan non formal seperti lembaga pelatihan bahasa misalnya, sebenarnya tidak hanya berfungsi untuk menyiapkan diri dalam menghadapi persaingan di era globalisasi. Setidaknya dengan penguasaan bahasa asing, individu akan dimudahkan dalam melakukan penyerapan berbagai ilmu pengetahuan yang saat ini hampir semua referensi terbarunya hanya tersedia dalam bahasa asing. Selanjutnya keunggulan tersebut dapat pula memperluas peluang individu dalam menangkap berbagai kesempatan.

Hebatnya lagi, tersedia pula lembaga pendidikan non formal yang tidak hanya membekali lulusannya dengan ilmu, namun juga membekali sikap kemandirian yang mendorong terciptanya kesempatan untuk berwirausaha. Ini merupakan bukti nyata upaya memperkuat struktur riil perekonomian masyarakat yang belakangan makin terpuruk. Disaat banyak orang kebingungan mencari pekerjaan, banyak lulusan lembaga pendidikan non formal yang menciptakan lapangan pekerjaan.

Namun dibalik semua keunggulan dan variasi lembaga pendidikan non formal yang tersedia, kejelian masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan non formal sebagai wahana untuk mengasah keterampilan dan menyiapkan diri dalam menghadapi persaingan penting untuk dipertahankan. Indikator yang paling sederhana adalah seberapa besar kesesuian bidang pelatihan yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan non formal dengan minat maupun bidang yang saat ini kita geluti.

Tujuannya, tentu tidak lain supaya keahlian yang didapatkan dari pelatihan lembaga pendidikan non formal dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi minat dan dunia yang kita geluti, serta meningkatkan keunggulan kompetitif yang kita miliki. Lebih lanjut, kejelian dalam memilih juga berfungsi pula agar investasi finansial yang telah ditanamkan tidak terbuang percuma karena program yang sedang dijalani "terhenti di tengah jalan". (CY1)

Menggamit Dukungan untuk Pendidikan Nonformal

“Saya sudah konsultasi dengan Ketua Komnas HAM dan menurut beliau, warga negara yang didiskriminasi karena memegang ijazah Paket C, dapat menuntut Perguruan Tinggi yang menolaknya,” ujar Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo di Jakarta, tahun lalu.

Upaya dari pendidikan nonformal untuk melayani kebutuhan pendidikan bagi masyarakat yang tak mampu dan tak terlayani di jalur pendidikan formal, nampaknya mendapat dukungan dari berbagai pihak. Setidaknya hal ini menjadi gambaran betapa wacana kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan nonformal masih perlu diperkuat.

Selain mendukung terlunasinya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun, pendidikan nonformal juga punya beberapa PR yang tak bisa dibilang sedikit. Selama tiga tahun belakangan ini, tercatat bahwa pendidikan nonformal telah melayani kebutuhan pendidikan bagi sekitar 13 juta anak usia dini (0 s/d 6 tahun) dari jumlah seluruhnya yang mencapai 28, 3 juta anak usia dini di Indonesia. Sedangkan untuk program pemberantasan buta aksara, tahun 2007 ditargetkan untuk mencapai 12, 2 juta dari jumlah sasaran sebanyak 15, 4 juta orang yang belum melek huruf. Sedianya, 2009 yang akan datang diniatkan agar Indonesia benar-benar bebas dari buta huruf.

Pemberantasan buta aksara ini diberikan dengan dukungan pengetahuan tambahan melalui program Keaksaraan Fungsional. Melalui program ini, para warga belajar, diberi wawasan mengenai pelajaran ketrampilan dengan bentuk produk berupa kerajinan-kerajinan tradisional. Direktur dari Direktorat Pendidikan Masyarakat, Dr. Sujarwo S, M. Sc juga menggaet 86 perguruan tinggi, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) untuk bekerja sama dalam program pemberantasan buta aksara.

Berikutnya, dari sisi lain juga terus digenjot penuntasan Wajar Dikdas lewat program penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Paket A yang setara dengan sekolah dasar (SD) telah ditargetkan tahun ini untuk mencapai APK sebanyak 0,11 juta anak.

Depdiknas dan Departemen Agama juga telah sepakat berbagi tugas untuk mengejar target ketuntasan wajib belajar 9 tahun terhadap anak usia SMP (13 -15 tahun) sebanyak 1.468.181orang yang belum tertampung. Dari sisi pendidikan nonformal, ditargetkan tahun ini untuk mencapai APK sebanyak 0,51 juta anak, atau sekitar 510 ribu anak yang ditargetkan diraih ke dalam layanan program kesetaran Paket B setara SMP.

Terakhir, untuk Paket C setara SMA ditargetkan sebanyak 35ribu anak usia 15 s/d 18 tahun yang bisa terlayani. Terhadap efek samping dari sistem ujian nasional, Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo juga telah menyatakan dukungan penuhnya bagi kualitas ijazah program kesetaraan Paket C. Menurutnya, semua anak SMA lulusan ujian paket C juga punya hak dan prioritas yang sama untuk punya kesempatan diterima di seluruh perguruan tinggi manapun di Indonesia.

Juli lalu, masih diterima keluhan masyarakat yang ditolak di beberapa perguruan tinggi karena hanya berijazah Paket C. Mendiknas menanggapi, bahwa masyarakat berhak menuntut perguruan tinggi yang menolak ijazah Paket C.

Ini hanya sekelumit gambaran, bahwa sesungguhnya pendidikan nonformal masih menjadi sisi yang belum banyak dipandang sebagai pendukung penuh layanan pendidikan bagi masyarakat.

Bukan Sekadar Wacana

Pendidikan nonformal masih jadi belantara yang belum banyak “tersentuh”. Pernyataan ini diungkap oleh Prof. Dr. Dewa Komang Tantra, salah satu anggota tim akademisi pendidikan nonformal. Di tengah belantara ini, sedang dirintis upaya-upaya standarisasi demi meningkatkan mutu dan eksistensi lulusan, pendidik dan tenaga pendidik, dan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan nonformal, di tengah masyarakat luas. Eksistensi para pendidik pendidikan nonformal mulai dinilai melalui berbagai standar. Untuk jaminan kompetensi tenaga kerja, dipegang oleh BNSP.

Kerja-kerja BNSP sebagai lembaga independen, berkewajiban memberikan sertifikasi kompetensi terhadap tenaga kerja yang telah lulus pada level-level tertentu. Kompetensi seorang lulusannya, ditandai oleh selembar surat sertifikat dengan masa berlaku dalam kurun waktu tertentu. Standarisasi lainnya juga melibatkan BSNP. Mengutip pidato paparan Dr. Suharsono MM., M.Pd di sebuah rapat koordinasi PTK-PNF Februari lalu, dinyatakan bahwa hendaknya para pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal adalah orang-orang yang punya kompetensi dan juga berpendidikan.

Sebagian besar dari para PTK-PNF juga berharap memperoleh kesejahteraan melalui pengangkatan CPNS. Di dalamnya terdapat aturan kualifikasi PNS yang mengharuskan para calonnya mengenyam tingkat pendidikan tertentu. “Yang perlu diingat adalah bahwa kompetensi dan kualifikasi sesungguhnya tak diukur dari ijazah sarjana,” tegas Dewa Komang. Bagaimana pun, pemerintah melalui Direktorat PTK-PNF telah memberi perhatiannya dalam bentuk program beasiswa rintisan gelar untuk jenjang S1, S2, dan S3. Bekerja sama dengan 17 perguruan tinggi negeri se-Indonesia, antara lain Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Mulawarman, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Negeri Gorontalo, dan Universitas Cendrawasih. Jurusan-jurusan yang disediakan, mayoritas jurusan Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika, dan jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Untuk jurusan pendidikan anak usia dini, hanya ada di UNJ. Sejauh ini, program beasiswa rintisan gelar untuk memenuhi kebutuhan belantara pendidikan nonformal yang di dalamnya terdapat sekitar 30.000 lembaga kursus, dan tak kurang dari 106 jenis pendidikan keterampilan, tampaknya masih jauh dari sempurna.

Namun tetap diharapkan, tahun 2007 program ini dapat mencapai sasaran target sebanyak 231 orang PTK-PNF (untuk jenjang S1). Standarisasi lainnya sedang dirintis melalui peningkatan kualitas Training Of Trainer (TOT) dan diklat-diklat PTK-PNF. Dalam hal ini, BAN PNF (Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal) terlibat didalamnya sebagai badan pemberi akreditasi di level lembaga-lembaga dan program-program pendidikan nonformal. Termasuk beberapa komponen didalamnya, yaitu kurikulum dan pembelajarannya, peserta diklat, fasilitator diklat, penyelenggara diklat, sarana dan prasarana diklat, serta pembiayaan diklat.

“Untuk akreditasi ini, BAN PNF mendapatkan sumber referensi standarisasi dari beberapa sumber: BNSP, BSNP, dan Depnakertrans. Semuanya kita sinergikan, tanpa menghilangkan karakter pendidikan nonformal yang seharusnya tetap dipertahankan,” ungkap Dewa Komang yang juga menjabat sebagai Ketua BAN PNF.

Mutu Ujung Tombak

“Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal adalah satu-satunya direktorat yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berani melaksanakan ISO 9001:2000 dalam rangka meningkatkan mutu pelayanannya,” papar Dr. Fasli Jalal PhD, Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pada acara launching ISO 9001:2000 September 2006 lalu.

Penghargaan ini, untuk keunggulan pelaksanaan dan manajemen program Direktorat PTK-PNF. Pelaksanaan ISO 9001:2000 adalah yang pertama kalinya dilakukan di lingkungan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional, sehingga nantinya Dierktorat PTK-PNF yang melaksanakan ISO 9001:2000 diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan menjadi role model untuk penerapan ISO pada direktorat-direktorat lainnya.

Peristiwa ini menjadi catatan penting bagi dunia pendidikan nonformal di Indonesia. “Setelah kami mendapatkan penghargaan ini, kami tidak pernah berhenti perbaiki kualitas program. Karena bagaimana pun, para pendidik dan tenaga pendidik pendidikan nonformal ini, adalah ujung tombak. Jadi, tetap harus ditingkatkan kompetensi dan kualifikasinya,” tegas Erman Syamsuddin, S.H, M. Pd, Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal (PTK-PNF) pada acara forum ilmiah tim akademisi PTK PNF bulan Agustus lalu. Tercatat, sepanjang tahun 2003 s/d 2007, telah 397 orang tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF yang mendapatkan beasiswa rintisan gelar program sarjana (S1), paska sarjana (S2), dan program doktoral (S3).

Pendidikan Sepanjang Hayat

Pada bulan Mei 2007 lalu, telah dilakukan penandatanganan pengubahan nama dari Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal. Keduanya memang sama-sama berada di luar jalur pendidikan formal. Bisa dipastikan akan ada banyak paradigma baru yang muncul belakangan. Penguatan pendidikan di lingkungan keluarga, kini mulai diperhitungkan sebagai potensi yang mendukung kelancaran pendidikan formal.

Berkenaan hal tersebut, Erman Syamsuddin menyatakan pendapatnya, “Dengan bergantinya nama menjadi PNF-I atau pendidikan nonformal dan informal, ini berarti sudah semakin sesuai dengan isi Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan itu ditempuh melalui tiga jalur, yaitu formal, nonformal, dan informal.” Ia juga menyatakan bahwa ada kemungkinan besar, akan dilakukan penguatan-penguatan terhadap porsi pendidikan informal. Penguatan di sisi pendidikan informal, yang dimaksud adalah pendidikan di lingkungan keluarga. “Di sana nanti akan dibentuk pemahaman bahwa pendidikan di lingkungan keluarga ini berjalan dan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Kami mungkin juga akan siapkan beberapa hal untuk menuju penguatan pendidikan informal ini. Namun kita tidak bisa memandangnya sebagai hitam dan putih saja, ” tegas Erman.

Bangun tidur kuterus mandi

tidak lupa menggosok gigi

habis mandi kutolong ibu

membersihkan tempat tidurku.

Petikan lagu “Bangun Tidur” yang terkenal di Indonesia ini setidaknya menjadi gambaran jelas bahwa proses pendidikan pada hakekatnya diawali dari rumah. Sebelum anak berangkat ke sekolah atau mengawali aktifitas apa pun, selalu diawali dari aktifitas bangun tidur. Sebuah ketertiban dan keteraturan berangkat dari sana. Mandi, gosok gigi, dan menolong ibu merapikan tempat tidur.

Sistem terstruktur yang dibangun di keluarga adalah pola-pola pikir yang dituangkan para orangtua di sana. Pendidikan informal, modal awal dan pengantar bagi semua generasi untuk mampu terjun ke kehidupannya di masyarakat.

Tulisan ini telah dimuat dalam sebuah majalah khusus pendidikan nonformal yang berkantor di Jakarta.

Writer: Ayu N. Andini

PERAN Strategis PENDIDIKAN NON FORMAL

Di samping mengembangkan pendidikan formal, Indonesia juga berkonsentrasi menata sektor non formalnya. Peluang ke arah situ terbuka lebar dikarenakan banyaknya peminat untuk bisa melanjutkan belajar dijenjang yang lebih tinggi yang beorientasi pada ketrampilan kerja.. Dilihat dari subtansinya, pendidikan nonformal di sini adalah sebuah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai atau setara dengan hasil program pendidikan formal, setelah proses penilaian atau penyetaraan oleh lembaga pendidikan yang ditunjuk oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan mengacu pada standart nasional pendidikan. Dengan hal ini ijazah yang bisa dikeluarkan oleh lembaga pendidikan nonformal tidak meragukan bagi seorang pelajar atau mahasiswa yang menuntut ilmu di dalam pendidikan nonformal tersebut. Kini di berbagai daerah sangat banyak dengan adanya program pendidikan nonformal, baik itu jenis program apa yang diinginkan oleh semua pelajar dan mahasiswa sesuai dengan keahlianya masing-masing.
Pada umumnya dalam pendidikan nonformal, peminatnya berorientasi kepada pada studi yang singkat, dapat kerja setelah menyelesaikan studi, dan biayanya pun juga tidak terlalu mahal, sehingga tidak meresakan bagi seorang pelajar atau golongan ekonomi menengah. Kini pendidikan non formal dari tahun ke tahun mengalami kemajuan dan dapat meluluskan banyak mahasiswa yang berkualitas dan unggul dalam dunia pekerjaan. Dengan adanya program pendidikan bermodel demikian, angka pengangguran dan kemiskinan dapat ditekan dari tahun ke tahun
Pendidikan non formal pun berfungsi sebagai pengembangan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional. Contoh dari pendidikan noformal pendidikan seperti adalah ADTC dan Marcell Education Center (MEC) yang siap menyalurkan lulusan terbaiknya ke berbagai perusahaan rekanan. Ini merupakan tawaran yang patut di pertimbangkan di tengah sulitnya mencari lapangan pekerjaan seperti sekarang ini. Antonius Sumamo selaku Branch Manager English Langguage Training International (ELTI) Yogyakarta, juga menuturkan bahwa kemunculan lembaga pendidikan nonformal seperti lembaga pelatihan bahasa misalnya, sebenarnya tidak hanya berfungsi untuk menyiapkan diri dalam menghadapi persaingan di era globalisasi. Setidaknya dengan penguasaan bahasa asing, individu akan dimudahkan dalam melakukan penyerapan berbagai ilmu pengetahuan yang saat ini hampir semua refrensi terbarunya hanya tersedia dalam bahasa asing. Selanjutnya keunggulan tersebut dapat dapat pula memperluas peluang individu dalam menangkap berbagai kesempatan. Ini merupakan bukti nyata upaya memperkuat struktur riil perekonomian masyarakat yang belakangan makin terpuruk. Disaat banyak orang kebingungan mencari pekerjaan, banyak lulusan lembaga pendidikan non formal yang menciptakan lapangan pekerjaan.
Namun dibalik semua keunggulan dan variasi lembaga pendidikan non formal yang tersedia, kejelian masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan non formal sebagai wahana untuk mengasah ketrampilan dan menyiapkan diri dalam menghadapi persaingan penting untuk dipertahankan. Indikator yang paling sederhana adalah seberapa besar kesesuaian bidang pelatihan yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan non formal dengan minat maupun bidang yang saat ini digeluti. Tujuanya, tentu tidak lain supaya keahlian yang didapatkan dari pelatihan lembaga pendidikan non formal dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi minat dan dunia yang digeluti, serta meningkatkan keunggulan kompetetif yang dimiliki. Lebih lanjut, kejelian dalam memilih juga berfungsi pula agar inventasi finansial yang telah ditanamkan tidak terbuang percuma karena program yang sedang dijalani.

Mahasiswa Jurusan Biologi, FKIP, UMM

Anggaran Pendidikan Non-Formal Tahun 2008 Naik

Jakarta ( Berita ) : Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo, di Jakarta, Selasa [13/11] , mengatakan anggaran untuk pendidikan dasar non-formal terus meningkat dari tahun ke tahun, bahkan tahun 2008 pemerintah telah menyiapkan dana Rp2,5 triliun.

“Pada tahun 2005 anggaran sektor ini hanya Rp1,4 triliun, lalu naik di tahun 2006 jadi Rp2,1 triliun, dan tahun 2007 Rp2,4 triliun,” kata Bambang usai rapat di Kantor Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra).

Dalam kesempatan itu Mendiknas menjelaskan program-program pendidikan dasar non-formal bertujuan menjangkau kawasan terpencil yang banyak memiliki angka putus sekolah, dan diharapkan lewat program ini kemiskinan bisa dikurangi.

“Pendidikan dasar non-formal terdiri atas pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan,” ujar Bambang dan menambahkan, “Keduanya mengajarkan baca-tulis dan pelatihan keterampilan kecakapan hidup serta bantuan sedikit dana modal usaha.”

Ia menegaskan, target utama program ini adalah mereka yang putus sekolah dan hidup di pedesaan terpencil atau sulit mendapat akses ke kota.

“Dengan dana Rp2,5 triliun, kami perkirakan program bisa dinikmati oleh sekitar 12 juta orang di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Menurut data Departemen Pendidikan Nasional, program pendidikan non-formal telah mencatatkan keberhasilan yang signifikan dalam hal penurunan angka buta huruf dan pengangguran.

“Sekitar 80 persen peserta didik program keaksaraan berhasil membentuk Kelompok Belajar Usaha (KBU), dan mereka mandiri walaupun tetap butuh bantuan modal,” tambahnya.

Sejak program ini digulirkan pada tahun 2004 di enam kabupaten di Indonesia, lanjut Bambang, sekitar 82 persen peserta program sudah bisa mandiri dengan bidang usaha yang ditekuni.

Bank Dunia pun berniat memberikan hibah 143 juta dolar Amerika dan pinjaman lunak 100 juta dolar untuk mendukung program ini, ujar Mendiknas.

Angka buta aksara di Indonesia terus menunjukkan penurunan, pada Oktober 2007 tercatat tinggal 11 juta orang atau 7,2 persen populasi berusia di atas 15 tahun yang tidak bisa baca tulis. Angka itu jauh lebih rendah daripada data tahun 2004 yang 10,2 persen. “Keberhasilan program keaksaraan di Indonesia ini sangat diapresiasi UNESCO, bahkan dijadikan percontohan buat negara-negara lain,” kata Bambang. ( ant )

Pendidikan Non Formal Sangat Dibutuhkan

Masyarakat masih menilai bahwa pendidikan non formal hanya menjadi pelengkap pendidikan formal. Namun persepsi itu sama sekali tidak benar karena pendidikan non formal justru menjadi bagian bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan lainnya.

“Pendidikan non formal juga sebagai pengganti, penambah, serta sebagai pelengkap pendidikan formal, dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat,” kata Wakil Wali Kota Jakarta Timur Terman Siregar, saat membuka kegiatan ekspose hasil pendidikan non formal (PNF), di Ruang Serba Guna kantor walikota setempat, Senin (10/9).

Menurut Terman, kegiatan ekspose hasil PNF tersebut bertujuan agar semua unsur masyarakat dapat melihat sampai sejauhmana keberhasilan yang sudah dicapai dalam pembinaan yang dilakukan Sudin Dikmenti Jakarta Timur, khususnya di bidang pendidikan non formal.

“Saat ini telah banyak hasil yang dicapai, seperti kursus-kursus keterampilan untuk meningkatkan kemampuan para ibu, terutama di bidang kecantikan, tata boga, jahit menjahit dan merangkai bunga,” katanya.

Terman juga berharap agar kegiatan ekspose hasil PNF tidak hanya dilakukan kali ini saja, tetapi juga dilakukan secara berkesinambungan di masa-masa mendatang. “Kita akan senantiasa mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan seperti ini pada masa yang akan datang karena bermanfaat bagi peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Penyelenggara PNF Fahrul Rozi, ekspose hasil PNF ini merupakan kegiatan kali pertama yang dilakukan di Jakarta Timur sebagai pengganti kegiatan-kegiatan sebelumnya untuk memperingati Hari Aksara Internasional.

Kegiatan ini, menurutnya, dirasakan lebih membumi karena untuk memberikan perwujudan nyata kepada masyarakat secara luas. "Pendidikan non formal masih ada dan tetap eksis serta akan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan lainnya," ucap Fahrul.

Hadir dalam kegiatan yang bertema “Menghasilkan Lulusan PNF Yang Bermutu dan Berkompetensi Dalam Menyongsong Masa Depan” ini, Kasudin Dikmenti Jakarta Timur Suharyanto, Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta Timur Ny. Sisca Abdul Halim, Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Yusuf Muhidin, dan para pejabat lainnya. Kegiatan ini juga dihadiri para peserta lomba yang berasal dari 10 kecamatan di wilayah tersebut.

Dalam acara itu ditampilkan berbagai kegiatan seperti lomba stand dan pameran, cepat tepat untuk paket A,B dan C, tata boga, tata rias pengantin, membuat seserahan pernikahan, senam poco-poco, make up malam, dan menjahit busana anak.(beritajakarta)

Korporatorial Pendidikan Non Formal

Hadirnya Lembaga Pendidikan Non Formal, Suatu Upaya Membuka Ruang Kesadaran Baru

Carut-marut dunia pendidikan Indonesia, sungguh tampil sebagai suatu realitas yang sangat memprihatinkan. Mahalnya biaya pendidikan yang tidak serta merta dibarengi dengan peningkatan kualitas secara signifikan, tentu menimbulkan tanda tanya besar mengenai orientasi pendidikan yang sebenarnya sedang ingin dicapai.

Ironisnya, disaat beberapa negara tetangga terus berupaya keras melakukan peningkatan kualitas pada sektor pendidikan, banyak pihak di negara ini justru menempatkan pendidikan sebagai suatu komoditas yang memiliki nilai jual yang tinggi. Tak mengherankan bahwa ketika banyak pihak mengejar pendidikan dari sisi kuantitas, tentu menimbulkan berbagai macam konsekuensi logis seperti terabaikannya faktor kualitas pendidikan.

Parahnya lagi, belakangan kita juga telah disadarkan bahwa banyak lulusan pendidikan formal tidak memiliki spesifikasi keahlian yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Menanggapi kondisi yang seperti ini, Paulus Wisnu Anggoro, Direktur UAJY-Delcam Traning Center, menuturkan bahwa banyak dari kalangan industri yang menjadi kliennya mengeluhkan keterbatasan skill yang dimiliki oleh para lulusan perguruan tinggi, sehingga mau tidak mau seorang fresh graduate harus dilatih dari awal lagi. Ini pemborosan untuk pihak perusahaan sebagai user lulusan perguruan tinggi.

Dihadapkan pada kompleksnya situasi seperti yang dijabarkan diatas, kini banyak lembaga pendidikan non formal berupaya menempatkan diri sebagai alternatif solusi permasalahan diatas. Dengan tawaran sifat aplikatif dan biaya yang relatif lebih murah, banyak lembaga pendidikan non formal terbukti mampu menghasilkan lulusan yang sama kualitasnya bahkan lebih handal dari pada lulusan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan formal dalam menghadapi persaingan.

Dalam situasi demikian, makna dibalik fenomena bermunculannya lembaga pendidikan non formal sebenarnya lebih ingin memberikan ruang kesadaran baru pada masyarakat, bahwa upaya pendidikan bukan sekedar kegiatan untuk meraih sertifikasi atau legalitas semata. Lebih daripada itu, upaya pendidikan sejatinya merupakan kegiatan penyerapan dan internalisasi ilmu, yang pada akhirnya diharapkan mampu membawa peningkatan taraf kehidupan bagi individu maupun masyarakat dalam berbagai aspek.

Fleksibilitas waktu

Keunggulan lain yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan non formal sebenarnya ada pada fleksibilitas waktu yang dimiliki. Selain bisa dijalankan secara manunggal, pendidikan non formal bisa dijalankan pula secara berdampingan dengan pendidikan formal. Tak mengherankan apabila belakangan lembaga pendidikan non formal tumbuh dengan pesat, berbanding lurus dengan tingginya minat masyarakat terhadap jenis pendidikan tersebut.

Tidak hanya itu, lembaga pendidikan non formal juga berpeluang untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai. Hal ini terbukti dari banyaknya lembaga pendidikan non formal seperti ADTC dan Macell Education Center (MEC) yang siap menyalurkan lulusan terbaiknya ke berbagai perusahaan rekanan. Ini merupakan tawaran yang patut dipertimbangkan ditengah sulitnya mencari lapangan pekerjaan seperti sekarang ini.

Antonius Sumarno selaku Branch Manager English Language Training International (ELTI) Yogyakarta, juga menuturkan bahwa kemunculan lembaga pendidikan non formal seperti lembaga pelatihan bahasa misalnya, sebenarnya tidak hanya berfungsi untuk menyiapkan diri dalam menghadapi persaingan di era globalisasi. Setidaknya dengan penguasaan bahasa asing, individu akan dimudahkan dalam melakukan penyerapan berbagai ilmu pengetahuan yang saat ini hampir semua referensi terbarunya hanya tersedia dalam bahasa asing. Selanjutnya keunggulan tersebut dapat pula memperluas peluang individu dalam menangkap berbagai kesempatan.

Hebatnya lagi, tersedia pula lembaga pendidikan non formal yang tidak hanya membekali lulusannya dengan ilmu, namun juga membekali sikap kemandirian yang mendorong terciptanya kesempatan untuk berwirausaha. Ini merupakan bukti nyata upaya memperkuat struktur riil perekonomian masyarakat yang belakangan makin terpuruk. Disaat banyak orang kebingungan mencari pekerjaan, banyak lulusan lembaga pendidikan non formal yang menciptakan lapangan pekerjaan.

Namun dibalik semua keunggulan dan variasi lembaga pendidikan non formal yang tersedia, kejelian masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan non formal sebagai wahana untuk mengasah keterampilan dan menyiapkan diri dalam menghadapi persaingan penting untuk dipertahankan. Indikator yang paling sederhana adalah seberapa besar kesesuian bidang pelatihan yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan non formal dengan minat maupun bidang yang saat ini kita geluti.

Tujuannya, tentu tidak lain supaya keahlian yang didapatkan dari pelatihan lembaga pendidikan non formal dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi minat dan dunia yang kita geluti, serta meningkatkan keunggulan kompetitif yang kita miliki. Lebih lanjut, kejelian dalam memilih juga berfungsi pula agar investasi finansial yang telah ditanamkan tidak terbuang percuma karena program yang sedang dijalani "terhenti di tengah jalan". (CY1)