Indonesia Dikhawatirkan Tak Bisa Mencapai Target Pendidikan Dasar

Jakarta, Kompas - Sejumlah aktivis organisasi nonpemerintah yang tergabung dalam Jaringan Pendidikan untuk Keadilan, Kamis (23/6), mengungkapkan kekhawatirannya Indonesia gagal mencapai target pendidikan dasar untuk semua. Padahal, Indonesia adalah salah satu negara yang mengikatkan diri dalam Millennium Development Goals (MDG) untuk mengurangi separuh angka kemiskinan pada 2015.
Salah satu target MDG adalah, jaminan bagi semua anak di mana pun berada—baik laki- laki maupun perempuan—dapat menyelesaikan SD. Indonesia bahkan menetapkan target lebih tinggi, dengan menetapkan 2008 sebagai tahun penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
”Kenyataan yang kita hadapi adalah fenomena busung lapar, gizi buruk, penyebaran virus campak dan polio, serta makin maraknya kasus bunuh diri anak-anak sekolah yang tidak mampu membayar biaya pendidikan,” kata Wahyu Susilo, aktivis Komite Bersama Anti-Pemiskinan.
Dalam pertemuan yang diselenggarakan organisasi nonpemerintah Kapal Perempuan, aktivis dari sejumlah daerah mengungkapkan kesulitan dan kondisi di berbagai daerah yang menyulitkan Indonesia mencapai target MDG maupun target penuntasan wajib belajar pendidikan dasar.
Shinta, aktivis Jaringan Pendidikan untuk Keadilan yang melakukan studi di Kabupaten Raja Ampat, Papua, mengungkapkan bahwa persoalan geografis dan ekonomi menjadi kendala utama pelaksanaan wajib belajar di wilayah itu.
”Sekolah tidak ada di seluruh kampung. Banyak anak SD tidak bisa bersekolah karena harus mendayung menyeberangi lautan untuk ke kampung lain. Pada musim-musim begini, gelombang laut tingginya bermeter-meter,” ujarnya.
Fitri dari Jaringan Pendidikan yang melakukan pengamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan Kabupaten Lebak, Banten, mengungkapkan tingginya biaya pendidikan yang dibebankan kepada siswa dan minimnya anggaran pendidikan yang menyebabkan masih banyak anak usia SD dan SLTP yang belum memperoleh akses pendidikan.
Di Bogor, anggaran pendidikan yang langsung sampai sekolah hanya sekitar tiga persen dari total APBD. Bantuan pemerintah untuk tiap siswa pada 2004 tak lebih dari Rp 4.058 per tahun. Di Lebak, komponen dana dari masyarakat untuk pendidikan SD masih tinggi, mencapai 80 persen dari total biaya yang dikeluarkan siswa. (wis)