Pendidikan Dasar di Indonesia Berdasarkan Penilaian ASPBAE dan GCE

Pendidikan Dasar di Indonesia Berdasarkan Penilaian ASPBAE dan GCE
Diberi Nilai E dari Rentang A sampai F

Wajah pendidikan di Indonesia benar-benar memprihatinkan. Berdasarkan
penilaian Asian South Pacific Bureau of Adult Education dan Global Campaign
for Education, nilai rapor pendidikan dasar Indonesia adalah E.

INI adalah cambuk bagi bangsa kita untuk lebih serius membenahi dunia
pendidikan. Dua organisasi internasional memberi label E (dari rentang A
hingga F) terhadap komitmen pemerintah dalam membangun dunia pendidikan.
Parahnya lagi, Indonesia berada di rangking 10 dari 14 negara berkembang
Asia Pasific yang dinilai.

Dua lembaga yang meberikan penilaian itu adalah ASPBAE dan GCE. ASPBAE atau
Biro Asia dan Pasifik Selatan untuk Pendidikan bagi Kaum Dewasa, adalah
asosiasi regional yang memiliki lebih dari 200 anggota organisasi di lebih
dari 30 negara. Lembaga ini berkantor di India. Sedangkan GCE atau Kampanye
Global untuk Pendidikan adalah sebuah koalisi internasional dari organisasi
masyarakat sipil nasional, organisasi non-pemerintah internasional, dan
perkumpulan guru yang aktif di lebih dari 100 negara. Lembaga ini berkantor
di Afrika Selatan.

Dua lembaga ini melakukan riset di 14 negara asia pasific sejak April lalu,
termasuk di Indonesia. Ke-14 negara itu adalah Bangladesh, Kamboja, China,
India, Indonesia, Malaysia, Nepal, Pakistan, Papua Nugini, Filipina,
Kepulauan Solomon, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam. Di Indonesia, penilaian
ini dibantu oleh E-Net For Justice, organisasi yang tergabung dalam koalisi
GCE.

Pada 29 Juni 2005, rapor performa pendidikan dasar di negara-negara
berkembang itu dipaparkan di gedung YTKC, Jakarta. "Ini potret komitmen para
pemimpin Negara terhadap pendidikan dasar," kata Executif Committee Member
ASPBAE Nani Zulminarni, saat diwawancarai di kantor perwakilan ASPBAE di
kawasan Duren Sawit, Jakarta.

Menurutnya, penilaian pendidikan dasar ini merupakan bagian dari program
Education For All (EFA) yang dicanangkan Perhimpunan Bangsa-Bangsa (PBB)
sejak 1991. "Intinya ingin melihat sejauh mana para pemimpin negara
memberikan hak pendidikan bagi warganya," kata Nani, yang juga Koordinator
Nasional Pekka (Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga).

Bagaimana hasilnya? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapat nilai E untuk
komitmennya pada pendidikan dasar. Jika dihitung dengan nilai maksimal 100,
Indonesia hanya mendapat nilai 42. Rangking Indonesia ternyata masih dibawah
Bangladesh, Kamboja, India, dan Vietnam. Malah jauh Lebih terpuruk lagi
kalau dibandingkan dengan Thailand, China, Malaysia dan Filipina.

Ada lima indikator yang dijadikan dasar penilaian. Yakni pendidikan dasar
yang lengkap, aksi negara, kualitas input, kesetaraan gender, dan keseraaan
secara keseluruhan. "Indonesia hanya bagus di kesetaraan gender. Nilainya
B," kata Yanti Muchtar, perwakilan dari E-net for Justice, yang masuk
sebagai tim penilai.

Dari catatan tim penilai, Presoiden SBY sebenarnya telah melanjutkan sistem
pendidikan Indonesia yang telah menunjukkan stabilitas dalam mengentaskan
buta huruf terhadap pria dan wanita. Pemerintah Indonesia juga telah
memperluas akses pendidikan sekolah dasar dan pendidikan sekolah menengah
bagi anak-anak Indonesia. Termasuk dalam pencapaiannya yang luar biasa
adalah memastikan kesamaan terhadap akses pendidikan, kondisi, dan hasil
pendidikan antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Yanti, sebenarnya masalah gender ini harus dicermati lagi. Sebab,
data di lapangan menunjukkan dari 43,9 persen anak-anak usia sekolah, 64,5
persennya buta huruf. "Dan dari 64,5 persen itu, 2/3 nya adalah perempuan,"
kata Yanti.

Kelemahan Indonesia adalah penyediaan fasilitas pendidikan yang berkualitas
secara keseluruhan bagi anak-anak Indonesia. Pada indikator pendidikan dasar
yang lengkap ini, salah satu kelemahannya adalah tingginya angka drop out di
Indonesia.

Yang paling jeblok adalah indikator state action. Berikut ini beberapa hal
yang membuat Indonesia mendapat nilai F (11 dari nilai maksimal 100) dalam
poin state action. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Sisdiknas), terdapat pasal yang menyebutkan bahwa
kebutuhan biaya pendidikan dibebankan kepada masyarakat. Juga terdapat
kebijakan Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang ujungnya melakukan mobilisasi
dana masyarakat untuk pendidikan melalui sekolah. "Padahal standar EFA
(education for all), pendidikan dasar itu gratis. Masyarakat tidak boleh
mengeluarkan sepeserpun uang untuk pendidikan dasar. Kenyataan di lapangan
justru sekolah jor-joran menarik sumbangan," kata Yanti.

Indonesia sendiri sebenarnya meratifikasi EFA pada tahun 1991. Tapi baru
ancang-ancang memulai aksi nasional menuju pendidikan gratis pada 2003. "Ini
kan sama artinya terlambat memulai selama 12 tahun," paparnya

Untuk indikator input, Indonesia hanya mendapat nilai E. Indikator ini
dilihat berdasarkan rasio guru terlatih dengan jumlah pelajar. Ternyata di
Indonesia, rata-rata rasio jumlah guru dan siswa SD adalah 1:60. Artinya
satu orang guru menangani 60 siswa.

Selain itu juga dilihat pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh
pemerintah. Anggaran pendidikan Indonesia dinilai terlau kecil, yakni kurang
dari 8 persen dari APBN.

Hal yang lebih penting lagi, kata Yanti, SBY kurang serius menangani masalah
pendidikan negeri yang gratis. Buktinya, saat ini semakin banyak
institusi-institusi pendidikan negeri yang diprivatisasi dan
dikomersialisasikan. Ini adalah kelemahannya yang paling utama. Untuk
menangani hal ini, lanjut dia, pemerintah harus bekerja keras dalam
mentransformasikan jaminan hukum secara nyata untuk membuat pendidikan
negeri yang gratis di Indonesia.

Sementara itu, dari sisi rangking, Indonesia juga cukup memprihatinkan. Kita
kalah dengan negara-negara seperti Bangladesh, Vietnam, dan Kamboja. Lihat
saja rapor Presiden Vietnam Phan Van Khai yang mendapat nilai D dan
menduduki peringkat 6.

Catatan yang diberikan tim penilai, Phan dianggap sebagai pekerja keras dan
telah menunjukkan kinerjanya secara konsisten. Phan telah memastikan bahwa
akses terhadap pendidikan sekolah dasar di Vietnam hampir merata. Buta huruf
di kalangan dewasa telah berhasil dikurangi secara progresif, sebagaimana
halnya dengan anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan sekolah menengah.

Tidak hanya itu, Phan juga telah menunjukkan tekad yang stabil dalam
mengembangkan kondisi dan kesempatan yang setara bagi perempuan dan
laki-laki untuk mendapatkan pendidikan dasar dengan kualitas yang baik. "Ini
semua didukung pertumbuhan ekonomi Vietnam yang berjalan dengan stabil,"
jelas Yanti.

Dengan Thailand dan Malaysia, yang dulu kualitas pendidikannya di bawah
Indonesia, kini Indonesia tertinggal jauh. Lihat saja nilai Thailand di lima
indikator, semuanya A. Kecuali indikator state action yang mendapat nilai B.

Tim penilai mengomentari Thaksin adalah pemimpin kelas periode ini. Meskipun
ia menghadapi berbagai macam kesulitan sebagai dampak dari krisis finansial
di Asia, ia telah berhasil memperlihatkan kinerja yang sangat baik. Yakni
menyediakan akses yang luas bagi semua tingkatan pendidikan dasar dengan
kualitas yang baik. Juga memastikan terdapatnya kesempatan yang setara untuk
menyelesaikan pendidikan dasar itu bagi perempuan dan laki-laki.

Lalu apa pendapat Depdiknas mengenai kondisi ini? Dirjen Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fasli Djalal mengungkapkan, data ini bisa
dijadikan masukan bagi pengembangan pendidikan di Indonesia. Namun, kata
Fasli, beberapa indikator yang dipakai memang sedikit berbeda dengan yang
digunakan pemerintah untuk menilai pendidikan. "terus terang saya kaget
melihat rapor Indonesia yang begitu buruk," katanya. (tomy c. gutomo)

Sumber : Jawa Pos, Kamis, 14 Juli 2005,